Quantcast
Channel: Sultranews.com | Situs Berita Sulawesi Tenggara
Viewing all 221 articles
Browse latest View live

Tahapan Wawancara Calon Anggota Komisi Informasi Sultra Harus Terbuka Untuk Umum

$
0
0



Suasana para peserta calon anggota komisi informasi publik Sultra melakukan tes. foto: SN
SULTRANEWS-Ihwal penting pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah upaya mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik di pemerintahan. Dengan bermodalkan semangat keterbukaan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan hak-hak asasi warga negara terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi, haruslah dibuka secara terang. Hak asasi terhadap askes informasi adalah keharusan dan melekat didalam hak-hak konstitusional warga masyarakat.

"Maksud utama di dorongnya pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Puspaham dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi (KOMASI-KIP) Sulawesi Tenggara dua tahun silam (2014), bermaksud melahirkan Komisi Informasi yang independen dan jauh dari kepentingan struktur-korup. Oleh sebab itu, KI Sultra mesti diisi oleh orang-orang yang tidak hanya cakap dalam penguasaan isu transparansi, melainkan pula pada komitmen keberpihakannya terhadap penguatan arus informasi yang selama ini menjadi common enemy bagi masyarakat utamanya bagi CSO, pers, akademisi, dan para pegiat transparansi serta pengguna informasi itu sendiri,"jelas Ahmad Iskandar koodinator LSM Puspaham Sultra.

Sebanyak dua puluh delapan calon anggota Komisi Informasi (KI) Sultra telah dinyatakan lulus tes tertulis dan akan memasuki fase wawancara. Di Fase wawancara ini, sangatlah penting diseriusi dan di awasi seluruh pihak, oleh karena kapasitas calon anggota KI Sultra dalam mengelola isu keterbukaan informasi akan mudah di verifikasi. Akan tetapi, seperti kebanyakan seleksi di beberapa komisi atau lembaga negara di daerah, tahapan wawancara selalu menggunakan ruang tertutup, tidak dapat di akses khalayak ramai. Sehingga, kompetisi yang dilahirkan cenderung bernuansa transaksional dan berbau kepentingan kelompok elit tertentu. Tak jarang, para komisioner yang dihasilkan pun bukanlah orang-orang yang benar-benar kredibel dan berpihak kepada kepentingan transparansi, publik pun disengajakan untuk tidak ikut andil memantau proses seleksi wawancara sebagai alat verifikasi faktual masyarakat.

Tim seleksi sebagai instrumen penting untuk menciptakan lahirnya komisioner yang berintegritas tinggi dan cakap dalam mengaplikasikan tatanan keterbukaan informasi, perlu memberikan akses kepada CSO, pers, akademisi, pegiat transparansi, dan masyarakat luas, untuk ikut mendengar dan melihat jalannya proses wawancara. Hal ini bermakna strategis bagi publik, karena dengan ikut hadir menyaksikan proses wawancara, publik atau masyarakat sipil dapat mengetahui dan mengukur kualitas para calon anggota KI Sultra. Dengan begitu, pemaparan visi-misi sebagai proyeksi aksi para calon angota KI Sultra di lima tahun yang akan datang, dapat dinilai oleh masyarakat selaku user keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Berangkat dari hal diatas, Puspaham Sultra mendesak agar Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggelar tahapan wawancara calon anggota KI Sultra secara trasnparan dengan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk hadir menyaksikan proses seleksi tersebut. Wawancara yang terbuka akan lebih berpengaruh bagi jalannya tahapan, karena dengan diberikannya akses publik untuk memantau proses wawancara dapat memunculkan sikap trust m

asyarakat dan berujung pada dominasi kepuasan publik atas penyelenggaraan seleksi yang timsel lakukan. Hal ini pula sebagai bentuk pengujian masyarakat terhadap timsel KI Sultra, apakah kelima orang timsel memiliki semangat juang yang sama untuk membangun keterbukaan informasi yang lebih baik sebagai modalitas utama perjuangan masyarakat terhadap potret buram struktural, ataukah malah timsel yang justru menjadi ‘pembajak informasi’ dengan menutup ruang partisipasi publik di seleksi kali ini. Tim seleksi calon anggota KI Sultra haruslah mempunyai warna yang berbeda dengan timsel di komisi atau lembaga negara lain yang selama ini cenderung menampilkan gaya abu-abu dan condong menunjukan sikap anti-keterbukaan. Timsel KI Sultra jangan meninggalkan kesan anti-transparansi kepada khalayak ramai, kesan yang buruk tersebut tentu saja akan terbawa dan melekat di profil masing-masing timsel sepanjang hayat. Sepatutnya Timsel calon anggota KI Sultra, meniru terobosan Tim Seleksi Komisi Informasi Aceh (KIA) yang menyelenggarakan tahapan wawancara, Focus Group Discussion, dan psikotes, dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil.
(Rilis)

Ganja Seberat 18 Kg Kiriman dari Aceh Disita Polda Sultra

$
0
0

AKBP Hadi Winarno, Kasubdit 1 Reserse Narkoba Sultra memperlihatkan barang bukti ganja 18 Kg yang disita. foto YJ

SULTRANEWS-Direktorat narkoba polda sulawesi tenggara  menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja dengan berat 18 kilogram, serta ribuan kapsul obat yang masuk daftar G asal Aceh. Penyitaan dilakukan petugas di Bandara Haluoleo Kendari , dimana kedua barang bukti itu dikirim melalui jasa pengiriman dari Aceh dan Jakarta.

“Benar, Sub direktorat 1 reserse narkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil  menggagalkan upaya pengiriman narkotika golongan 1, yakni ganja dengan berat 18 kilo gram serta ribuan kapsul obat yang masuk dalam daftar G. Barang bukti ganja yang disita dan diamankan petugas disimpan melalui sebuah wadah ember sementara ribuan obat daftar g tersimpan dalam sebuah kardus besar,”ugnkap AKBP Hadi Winarno, Kepala Sub Direktorat 1 Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara .

Barang bukti ganja  tersimpan dalam wadah ember yang didalamnya telah berisi gula merah / untuk mengelabui pemeriksaan petugas saat di bandara.

Berdasarkan bukti pengiriman barang bukti ganja berasal dari aceh yang ditujukan kepada seseorang di Kabupaten Kolaka – Sulawesi Tenggara.  Setelah dilakukan penyidikan oleh petugas, alamat baik pengirim maupun penerima  barang bukti ganja dan obat daftar G seluruhnya fiktif.

Ribuan obat daftar G yang disita  dengan nama obat tramadol, sejak Januari 2015 sudah ditarik izin edarnya oleh badan pom  dan dinyatakan ilegal untuk diperjualbelikan. Sultra Untuk kepentingan penyidikan ganja maupun obat daftar Gdisita dan diamankan sebagai barang bukti  dan petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kepemilikan ganja dan obat daftar G. YJ

Sejarah dan Silsilah Kerajaan Muna

$
0
0

 Foto tiga raja muna terakhir yang dipajang di museum Asi Mbojo, Bima.
La Ode Rere (1926-1929),
La Ode Dika (1930-1938),
La Ode Pandu (1947-1961).
 Sumber: La Ode Wikra Wardana, FB.


SULTRANEWS-Berbeda dengan kerajaan-kerajaan daratan Sulawesi Tenggara (Konawe, Mekongga dan Moronene yang diawali dengan tokoh-tokoh mitologis yang berasal dari kahyangan, kerajaan-kerajaan kepulauan Muna, Buton dan Tiworo diawali dengan tokoh legendaris yang keluar dari bambu.

Di muna dikenal raja pertamanya dengan gelaran Beteno Netombula (orang yang keluar dari bambu telang). Dia iniditemukan  oleh rakyat munayang pada waktu itu dikepalai Mieno Wamelai. Orang yang keluar dari bambu  ini yang juga dikenal menurut tradisi dengan nama Baizul Zaman atau Zul Zaman kemudian kawin dengan tokoh legendaries lainnya yang dikenal dengan nama Tandiabe atau Sanke Palangga yang berasal dari Luwu yaitu saudara dari Sawerigading. 

Dari ungkapan tradisi Muna dapat diduga  bahwa mereka telah bertemu sebelumnya di Luwu. Dan waktu bertemu di Muna, Tandiabe sudah dalam keadaan mengandung. Juga diberitakan Tandiabe diusir (dibuang) dari istana Raja Luwu.

Hasil perkawinan Netombula dan Tandiabe atau Sanke Palangga menghasilkan  keturunan  masing-masing bernama; Runtu Wolou, Kilambibito dan Kaghua Bangkano Fotu (La Patola)

Runtu Wulou sendiri dalam perjalanan hidupnya memilih kembali ke Luwu, lalu Kilambibito menikah dengan La Singkabu (Kamokulano Tongkuno) yaitu anak dari Mieno Wamelai, sedangkan La Patola menjadi Raja Muna ke II dengan gelar  Sugi Patola atau Kaghua Bangkano Fotu. Untuk Raja Muna ke III adalah Sugi La Ende, kemudian Sugi Patani (Raja Muna IV), lalu Sugi Ambone (Raja Muna V) dan Sugi Manuru sebagai Raja Muna VI.

Sugi Manuru mempunyai beberapa orang isteri dan masing-masing mempunyai anak. Anak laki-laki Sugi Manuru dari permaisuri menurunkan golongan Kaumu(bangsawan) yang berhak mewarisi pemerintahan, anak perempuan  dari permaisuri menjadi penurun golongan Walaka, sedangkan anak laki-laki dari isteri menurunkan golongan  Anangkolaki. 

Menurut tradisi Muna permaisuri Sugi Manuru adalah Watubapala anak Ki Ajula (putra raja Buton) dengan Warandea (putri raja Tiworo).

 (Sumber informasi diambil dari buku Aneka Budaya Sulawesi Tenggara)

JEJAK TOKOH: Belajar dari Keteladanan Bupati Bantaeng, Salah Satu Bupati Terbaik Indonesia

$
0
0
Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng saat memperlihatkan hasil panen buah strawberry. Dok foto milik www.inddit.com
SULTRANEWS-Sejak lepas shalat subuh, warga dapat dgn mudah bertemu bupatinya tanpa protokoler yang rumit. Bahkan dengan bebasnya masyarakat dapat mencurahkan segala keluh kesah mengenai berbagai permasalahan. Di rumah dinas dan rumah pribadi Nurdin, siapa pun bebas masuk tanpa ada hambatan, baik untuk mengadu atau sekadar mengusulkan program. Saat menerima pengaduan warganya, bupati bergelar profesor Ilmu Kehutanan Universitas Hasanudin ini sesegera mungkin menyelesaikannya dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Selama 6 tahun ini, sudah banyak pejabat yang saya copot, seperti Kepala Badan Kepegawaian Daerah sudah berganti 4 kali, wakil bupati saya itu beberapa kali ikut lelang jabatan”katanya.

Ketika pertama kali memenangi Pemilukada Bantaeng 2008 lalu, mantan CEO sejumlah perusahaan di Jepang ini bergerak cepat. Ia blusukan hingga ke kampung-kampung menemui warga. Tak mengherankan bila mulai dari anak-anak sampai orang tua sangat dekat dan bersahabat dengan pemimpin daerahnya itu. Ia senantiasa ingin mencari tahu akar masalah langsung ke sumbernya. Jika sudah tahu penyebabnya, dengan cepat Ia mengambil tindakan. Bekerja dengan fokus, itulah kunci keberhasilannya.
Seluruh kepala dinas dilarang memakai sepatu mahal karena beliau tidak ingin pejabatnya tampil mewah sekaligus sayang jika sepatunya kena lumpur karena mahal. Jadi jangan harap Anda melihat pejabat di Bantaeng memakai sepatu pantofel yang mengkilat. Mobil dinas yang dipakai Kadis hanya Toyota Avanza, sementara beliau sendiri menggunakan Toyota Innova. Untuk keperluan di luar dinas, Beliau menggunakan mobil pribadinya Crown th 2000.
Bupati yang menjunjung tinggi filosofi Jepang pantang berbohong, disiplin, sesuai kata dan perbuatan ini juga berhasil membenahi sistem pelayanan kesehatan warganya. Warga Bantaeng paling dimanjakan untuk pelayanan kesehatan. Jika ada warga yang sakit, cukup menelpon Brigade Siaga Bencana (BSB ) di 113 atau 0413-22724 / 0413-21408 maka dalam waktu kurang dari 20 menit dokter serta perawat bersama ambulans gratis akan segera menjemput pasien di rumahnya.
Pasukan ini mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan menjadi NOL dari sebelumnya 12/100.000 kematian per tahun. BSB siaga 24 jam dgn 20 dokter, 16 perawat dan 8 unit mobil ambulans berfasilitas emergency. Selain itu, BSB Bantaeng juga menyiagakan 11 unit mobil pemadam kebakaran berstandar Internasional, yang kemampuannya melebihi armada yg dimiliki Dinas Damkar Makassar. Bahkan, mobil ambulans milik Pemkab Bantaeng kerap dipinjamkan di kabupaten tetangga bilamana ada pasien yg akan dirujuk ke Makassar. Selain itu pula, Nurdin yang menguasai 3 bahasa asing, Inggris, Jepang dan Cina ini berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana sekitar Rp 120 miliar untuk membangun gedung rumah sakit 8 lantai berstandar internasional.
Networking-nya yang terjaga baik, terutama dengan Jepang, membuat berbagai bantuan dengan mudah didapatnya. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah di antaranya. 8 unit ambulans dan Damkar, semuanya diperoleh dari Jepang. Sistem pelayanan di BSB, diadopsinya dari Jepang meski tidak seluruhnya. Berkat mapannya pelayanan kesehatan di daerah berjuluk Butta Toa atau Tanah Tua ini, BSB Bantaeng masuk nominator United Nations Public Service Award, yang dibawahi PBB. BSB Bantaeng sengaja ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara mewakili Indonesia. Penataan Kota Bantaeng yang dulu terkenal dengan semak belukar kini menjadi kabupaten dengan “sejuta” tempat wisata indah. Bahkan Beliau bercita-cita menjadikan Bantaeng “Singapura” di Indonesia. Karena itu sebagian besar pusat pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik dipindahkan di daerah pantai.
Dahulu, Bantaeng hanya dipandang sebelah mata dibanding 23 kabupaten di Sulsel. Orang-orang yang akan menuju 6 kabupaten di sisi selatan Sulsel ini hanya mampir sejenak atau bahkan melintas begitu saja. Sepertinya tak ada hal menarik untuk disinggahi. Namun, sejak 2009,  Bantaeng menjadi daerah yang cukup menonjol. Bantaeng menjadi destinasi, bukan lagi tempat transit. Investor kelas dunia berdatangan ke kabupaten yang jaraknya 120 kilometer dari Makassar ini.
Penyebabnya, kini Bantaeng memiliki sejumlah ikon yang membuatnya menonjol dibanding daerah-daerah lain di Sulsel. Contohnya, tak banyak yang menyangka jika berbagai tumbuhan seperti stroberi, apel, durian bisa tumbuh subur di pegunungan Bantaeng. Juga tak pernah terbayangkan jika di daerah ini bisa menjadi penghasil benih unggul yang menaikkan tingkat ekonomi masyarakatnya terutama petani.
Daerah ini pun tumbuh dengan berbagai industri pengolahan. Di bidang industri pengolahan hasil pertanian, Bantaeng sukses merintis pengolahan hasil pangan sekaligus pengepakannya. Hasil-hasilnya pun kini sudah diekspor ke berbagai negara, khususnya Jepang dan Cina. Selain itu, industri pengalengan hasil laut pun berkembang di daerah ini.
Bangkitnya industri di daerah ini cukup mengagumkan karena Bantaeng bukan daerah tambang yang bisa dengan cepat mengundang investor. Bantaeng adalah daerah pertanian sehingga butuh waktu cukup lama untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, hal itu tak menjadi masalah bagi Bupati Nurdin Abdullah. Ia berhasil mendatangkan investor asing, tercatat dari Jepang, Cina, dan Korea.
Dengan perubahan dan pembangunan yang terus bergerak itu, tak mengherankan jika banyak daerah yang berkaca pada daerah ini. Banteng menjadi “laboratorium” pilihan 104 kabupaten kota di Indonesia yg melakukan studi banding di daerah itu selama 2014.
Meski tak menutup peluang masuknya investor asing, di tangan Nurdin, pembangunan di Bantaeng senantiasa mengutamakan kearifan lokal. Guru Besar Universitas Hasanuddin ini belum berpikir untuk membangun mal di Bantaeng. “Biarkan perekonomian masyarakat dulu yang tumbuh, baru kita bangun yang lain,” ujar alumni Universitas Kyushu, Jepang, ini.
Sebagai orang berlatar belakang pertanian, tekadnya bulat ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, jika dulu petani jagung menanam jagung dan menjual jagung, sekarang petani jagung tak hanya menjual jagung, tapi juga benihnya. Penjualan benih itu mendongkrak penghasilan petani menjadi berlipat-lipat. Ia mencontohkan, jika sekilo jagung dijual dengan harga Rp 2.000, dgn menjual benih, penghasilan yg diperoleh bisa Rp 50 ribu per kilo.
Saat ini, produksi benih yang dikembangkan masyarakat Bantaeng ada berbagai jenis. Jumlahnya mencapai lima ton per tahun. “Dan semuanya adalah benih unggulan yang sudah melalui uji coba dan penelitian terpadu,” ujarnya.

Penanganan banjir di Bantaeng adalah salah satu masalah yang sukses dipecahkannya. Di masa putaran akhir kampanye sebelum ia terpilih sebagai bupati, Nurdin mendapati rumah jabatan bupati terendam banjir. Setelah terpilih, ia menargetkan, banjir yang menghantui warga Bantaeng setiap tahun harus ia selesaikan dalam waktu dua tahun. Untuk melihat langsung permasalahan tersebut, Nurdin Abdullah turun langsung mencari titik air penyebab banjir di saat hujan deras menyusuri anak sungai sampai sekitar 6 jam. Survei dan kajian yg melibatkan pakar dari berbagai kampus melahirkan solusi berupa pembangunan cek dam seluas 5 Ha. Pembangunan cekdam itu dipantaunya langsung. Maka, ketika hujan turun, Nurdin pasti tak berada di rumah. Ia memilih memantau kondisi di lapangan tanpa peduli meski tengah malam sekalipun. Kehadiran cek dam memang berhasil mengatasi banjir di wilayah itu sampai saat ini. Bahkan, Cek dam ini juga menjadi sumber air baku PDAM Bantaeng dan sekaligus irigasi untuk pertanian dan perkebunan warga yang sebelumnya hanya lahan tadah hujan.
Pria kelahiran Pare-Pare, 7 Feb 1963, ini selalu menunjukkan kesungguhannya jika menghadapi suatu masalah. Ia berharap, camat, dan lurah yang menjadi mitranya melayani masyarakat bisa mencontoh hal itu. “Saya selalu sampaikan, ini masalah keteladanan. Sebagai pemimpin, selalulah memberikan contoh terbaik,” ujarnya.
Yang penting baginya, sistem harus diciptakan dan tertata bagus. Sebab, jika sistem sudah bagus, siapa pun yang akan memimpin Bantaeng kelak tinggal meneruskannya. Hal itulah yg dirintisnya sejak awal hingga tahun kedua memimpin Bantaeng. “Setahun dua tahun boleh bergantung pada bupati, tapi tahun ketiga kita harus bergantung pada sistem yang kuat,” katanya.
“Kami normalisasi sungai dan drainase lalu membangun cek dam, membangkitkan petani dgn ketersediaan pupuk, benih unggulan dan irigasi pertanian di daerah-daerah terisolir dan menggeliatkan perekonomian Bantaeng dgn membuka pintu masuk bagi para investor,” ujar Nurdin
Mantan Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia ini membuka kesempatan bagi para investor kelas dunia untuk berbisnis di Bantaeng. Nurdin menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektar di daerah Pajjukukkang yang tuntas di th 2015 untuk pabrik smelter yang dibangun investor Jepang, Cina dan India. 2.000 hektar untuk relokasi industri dari Jepang. Bahkan rencananya akan dibangun sekolah mekanik Asia Pasifik kerjasama dgn Toyota serta BLK dgn standar internasional.
“Triliunan uang investor masuk ke Bantaeng tanpa ada pungutan sepeser pun. Kita menerapkan pelayanan one day service. Proses perizinan selesai dalam sehari tanpa pungutan. Investor kita jemput di bandara lalu kita antar sampai ke Bantaeng. Kta mengelola keuangan daerah secara terbuka dan transparan, buktinya tidak ada pejabat saya yang korupsi.”
Di tahun pertama kepemimpinannya, bupati berusia 50 tahun ini melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparat-aparatnya dgn menerapkan pola assesment dgn melibatkan Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor. Sistem lelang jabatan di kepemimpinan Nurdin sudah dilakukan sejak 2009, jauh lebih awal dibandingkan yang dilakukan Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Di periode pertama, Nurdin berhasil duduk sebagai bupati dengan raihan suara 46 persen, meskipun tanpa kampanye yang meriah. Nurdin yang ‘pulang-kampung’ demi amanah almarhum ayahnya, berhasil mengungguli para kandidat yang sudah lama berkiprah di Bantaeng. Di periode kedua, tanpa kampanye dan atribut, Nurdin melenggang dengan meraih suara 84 persen dalam Pilkada 2013 silam.
Di kepemimpinan alumni fakultas pertanian Universitas Kyushu di Jepang ini, perekonomian Bantaeng tumbuh dari 5,3 persen menjadi 8,9 persen pertahun serta berhasil meningkatkan indeks pendapatan perkapita warga Bantaeng dari Rp 5 juta menjadi Rp 14,7 juta.
Nurdin berhasil memajukan kembali varietas sayuran, buah dan hasil2 perikanan, dengan konsep Agri-Marine Economy. Berkat kemajuan perekonomian di Bantaeng, terjadi arus balik warga Bantaeng yg merantau di luar, serta bertambahnya penduduk yg bermigrasi ke Bantaeng.
Selama 6 tahun kepemimpinannya, Bantaeng menyabet lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional, termasuk 4 kali berturut-turut piala adipura yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, 3 tahun berturut-turut meraih Otonomi Award dan berhasil memenangkan Innovative Government Award (IGA) th 2013 yg diadakan Kementerian Dalam Negeri.
Bagi Nurdin, ia tidak mau berorientasi pada piagam penghargaan semata, tanpa dibarengi karya nyata yg dirasakan warganya. Menurut Nurdin, berkat caranya memimpin Bantaeng dengan menggunakan hati, Bantaeng kemudian jadi terkenal dan jadi sering kedatangan tamu dari pemda di Indonesia untuk melakukan studi banding, termasuk pula sering diundang pemerintah Jepang dan China untuk melakukan benchmarking.
Berkat kepiawaiannya memimpin, nama Nurdin termasuk 19 tokoh alternatif oleh Komunike Bangsa Peduli Indonesia (KBPI) yang digagas pengusaha senior Sofjan Wanandi. Nama Nurdin dijadikan figur capres alternatif, sejajar dengan nama tokoh bereputasi seperti Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Chairul Tanjung, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
“Saya terkejut sekaligus senang dijadikan figur capres alternatif. Sebagai anak bangsa, saya siap untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kemajuan bangsa. Namun saat ini saya masih fokus untuk memimpin Bantaeng. Tunggu mapan dulu daerah saya baru lompat ke pusat, saat ini masih dalam proses, bila masanya nanti akan tiba saya akan siap bila dibutuhkan,” tutup suami dari Listiaty Fachruddin ini. (Sumber : Kompasiana, Tribunnews, Detiknews)

Nelayan Ditangkap Polisi Saat Bawa Lima Bom Ikan

$
0
0
Ilustrasi aktifits pemboman ikan di laut. foto dimabil dari situs www.serantaunews.com
SULTRANEWS-Tim Direktorat Polair Polda Sulawesi Tenggara mengamankan lima bom ikan yang akan digunakan sejumlah oknum  nelayan  di perairan Bombana dan kepulauan Tiworo Kabupaten Muna Barat. 
Adalah Nm (35 tahun),  warga Kabupaten Muna Barat hanya bisa pasrah saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Direktorat Pol Air Polda Sulawesi Tenggara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan tertangkap tangan tengah membawa tiga bahan peledak jenis bom ikan di Selat Tiworo. Selain Nm, petugas juga mengamankan dua tersangka lainnya yang kini telah di titip di rumah tahanan kelas 2 A Kendari  beberapa waktu lalu. 
 Dari hasil penangkapan petugas mengamankan lima botol bahan peledak siap pakai. Sejak Januari hingga Agustus 2016 ini, Direktorat Polair Polda Sultra terus melakukan penangkapan nelayan yang melakukan pengobaman ikan di sejumlah daerah .
 Kasi Gakkum Ditpol Air Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Muhammadong, mengatakan, dari hasil patroli yang di gelar tim di sejumlah perairan,  pihaknya berhasil mengamankan lima bom ikan siap ledak. Karena melanggar undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 para pelaku di kenakan pasal satu ayat satu ancaman hukuman 20 tahun penjara. YJ

Mantan Napi Narkoba Kembali Terlibat Peredaran Narkoba

$
0
0

Kapolsek Mandonga Kompol Rudy Topan Manusiwa saat melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka kurir narkoba yang berhasil ditangkap polisi. foto: YJ

SULTRANEWS-Dua kurir narkoba  yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan ditangkap aparat Polsek Mandonga Kendari, Sulawesi Tenggara setelah tertangkap membawa 10 gram lebih sabu. Polisi menduga kedua pelaku  adalah jaringan peredaran narkoba dalam lapas.
-----------------------
Penjara nampaknya tidak menjadikan U-s dan A-a  insyaf. Keduanya justeru kembali harus merasakan dinginnya tembok jeruji besi  setelah mereka kembali ditangkap aparat kepolisian dari Sektor Mandonga Kota Kendari – Sulawesi Tenggara, karena menjadi kurir narkoba jenis sabu. 

Kedua pelaku, baru satu bulan ini keluar dari dalam penjara karena kasus pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan. Pelaku ditangkap unit reskrim polsek mandonga setelah dalam sebuah operasi cipta kondisi, keduanya ditemukan tengah membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu.  
Dari tangan keduanya polisi menyita barang bukti sabu seberat 10 gram lebih serta timbangan digital dan ratusan bungkus plastik kecil.

Kapolsek Mandonga  Kompol Robby Topan Manusiwa mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku  hanya disuruh seseorang yang berada dalam lapas untuk mengambil sabu yang sudah disimpan disebuah tempat di Jalan Saranani Kelurahan Mandonga. 

Namun untuk memastikan kebenaran itu, pihak polsek mandonga masih intens melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku. Termasuk melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM sulawesi tenggara  guna melakukan penyidikan atas laporan kedua pelaku.a 
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam dalam sel tahanan polisi dan dijerat undang – undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara . YJ

Polda Sultra Gelar Kejuaraan Menembak Kapolda Cup 2016

$
0
0
Kapolda Sultra, Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso menyumbang lagu usai membuka kejurda menembak Kapolda Cup 2016. foto: CAI
SULTRANEWS- Kejuaraan menembak yang memperebutkan Kapolda Cup tahun 2016 resmi digelar. Kegiatan yang berhadiah langsung dari Kapolda Sultra, Brigjen Pol Agung Sabar Santoso itu dibuka langsung oleh Kapolda dengan dihadiri oleh pejabat utama Polda Sultra dan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh, bertempat dilapangan Ade Yahya Sat Brimob Polda Sultra, Senin (8/8).
"Selain Kelas tambahan eksibhisi diikuti para pejabat utama dan Ketua DPRD Prov Sultra, turut sebanyak 3 kelas Centre fire jarak 25 meter, Laras panjang V2 jarak 50 meter, dan TNI - Brimob SS-1 jarak 300 meter diperlombakan,"urai Kasat Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Kasero Manggolo, Senin (8/8).
Menurut Kasero, kejuaraan menembak itu merupakan rangkaian dalam memperingati Hari Ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 70.
"Hadiahnya dari Bapak Kapolda langsung, tapi masih rahasia nanti setelah pengmuman juara baru kita liat," kata Kasero.
Kegiatan ini juga dapat bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian dan TNI serta masayarakat, berdiri tegak mengamankan sistuasi dan kondisi kemanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara.
Sedangkan yang menjadi peserta selain dari Kepolisian turut dari Aparat TNI dan perwakilan dari Masyarakat. (Cai)

Bantu Evakuasi Korban Serma Musbah Dapat Penghargaan

$
0
0
SULTRANEWS-Tim penyelamatan dari Basarnas dan KP3 Raha yang tiba belakangan membantu tenggelamnya Kapal Speed Rute Raha – Maligano juga membenarkan keberanian Serma Musbah dalam penyelamatan penumpang kapal speed rute Raha – Maligano tersebut bahkan Basarnas Raha dan KP3 akan memberikan penghargaan secara khusus kepada Serma Musbah atas keberaniannya membantu para penumpang kapal yang tenggelam tersebut.
iludstrasi. Dok foto nasional.news.viva.co.id
Senin tanggal 8 Agustus 2016, usai upacara bendera bertempat di Makodim 1416/Muna, Dandim 1416/Muna Letkol Arh Hendra Gunawan, SE, memberikan penghargaan khusus kepada Serma Musbah atas keberaniannya menyelamatkan penumpang kapal Speed Rute Raha – Maligano yang mengalami kecelakaan tenggelam di perairan teluk Buton.
Dalam amanatnya Dandim 1416/Muna Letkol Arh Hendra Gunawan, SE menyampaikan “rasa bangganya kepada Serma Musbah, atas keberaniannya menyelamatkan para penumpang Speed yang tenggelam tersebut,"katanya.

Akibat peristiwa tersebut, 11 orang penumpang “selamat” termasuk Kapt. Inf Saekoni yang ikut terjun ke laut menyelamatkan diri sebelum kapal speednya terbakar dan tenggelam, 6 korban meninggal dunia (4 orang dewasa dan 2 anak-anak). Selain itu, 7 korban lainnya dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Muna.

Menurut dr. Muhiddin salah seorang dokter UGD RSUD Muna, mengungkapkan, korban yang tiba di rumah sakit 13 orang.
“Enam orangnya sudah meninggal, sedangkan yang tujuh orangnya dalam perawatan medis. Namun sejauh ini kondisinya baik-baik saja,” terangnya.
Diketahui kapal berangkat sekitar pukul 12.30 WITA dari pelabuhan Laino Raha, menuju Kecamatan Maligano dengan mengangkut penumpang sekitar 24 orang, 3 unit sepeda motor dan bensin 100 jerigen ukuran 20 liter milik Amir untuk Wa Abe di Maligano.
Kapal menyiapkan pelampung sebanyak 30 buah, yang mana pada saat penumpang melompat ke laut ada yang memakai dan ada juga yang tidak. Sementara kapasitas penumpang dapat mengangkut sebanyak 60 orang.
Sampai dengan saat berita ini diturunkan dari 24 penumpang yang berada dalam kapal berdasarkan data yang dihimpun Penrem143; 11 orang selamat, 7 dirawat dan 6 orang penumpang meninggal dunia. Berikut daftar nama penumpang yang meninggal dunia: Dewasa ; Wa Manti (p), Wa Nasmi (p), Wa Rosdiana (p), Wa Rosmayana (p). Anak-anak ; Fakrul (L) 4 tahun, Aifa (p) 5 bulan, Korban yang dirawat; Wa Ine, Wa Katiem, Wa Kone, Wa Farimu, 3 orang lainnya tidak terdaftar. (Cai)

Gubernur Sultra ditetapkan sebagai tersangka

$
0
0
Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Agustus 2016. KPK disebut telah menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam izin penerbitan usaha pertambangan. Foto : Antara FOTO/Jojon.
JAKARTA, SULTRANEWS.COM- Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (NA) hari ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati Iskak dalam rilisnya menjelaskan, dalam pengembangan penelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam persetujuan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2014, penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan NA (Gubernur Sultra) sebagai tersangka.

Tersangka NA diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan mengeluarkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT AHB selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. SK tersebut diduga dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atas perbuatannya lanjut Yuyuk, NA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (SN/MJ)

Polisi Sita 10 Penyu Hijau

$
0
0
SULTRANEWS-Petugas Direktorat Polisi Perairan Polda Sulawesi Tenggara kembali menyita dan mengamankan 10 ekor penyu hijau  di perairan Kabupaten Konawe Utara. Perdagangan penyu secara ilegal bernilai milyaran rupiah ini dibongkar petugas di sebuah karamba milik seorang warga di Kabupaten Konawe Utara.

Penyitaan penyu berjenis ridel pipih dilindungi ini dilakukan setelah petugas melakukan patroli perbatasan di perairan antar provinsi sulawesi tenggara-Sulawesi Tengah.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Polisi Perairan Polda sulawesi Tenggara, AKBP Agus Budi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan  guna mengetahui dimana penyu – penyu itu akan diperjual belikan.

Selain menyita 10 ekor penyu, petugas juga mengamankan 5 orang sebagai tersangka, dan kini tengah menjalani pemeriksaan dimarkas polair polda Sultra .

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini kelima pelaku serta barang bukti diamankan petugas dengan pasal yang dikenakan pelanggaran undang-undang Perlindungan Satwa Nomor 5 tahun 1990. YJ

Wakil Gubernur Lepas Kontingen PON 19 Provinsi Sultra

$
0
0
Wakil Gubernur Sultra Saleh lasata didampingi Sekda Lukman Abunawas dan komandan kontingen PON Sultra melepas altit Sultra yang akan berlaga di PON ke 19 di Jawa barat. foto: YJ
SULTRANEWS-Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata, Rabu (14/9) melepas secara resmi para atlit Provinsi Sultra yang akan berlaga pada PON ke 19 di Jawa Barat. Adapun jumlah atlit Sultra yang akan berlaga di PON ke 19 di Jawa Barat sebanyal 215 orang termasul di dalamnya atlit, pelatih, offisial, pendamping dan tenaga medis. Dengan cabang olahraga yang diikuti sebanyak 14 cabor. 

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur sultra,Saleh Lasata berjanji atas nama pemerintah daerah,akan memberikan reward atau penghargaan kepada cabor maupun atlit yang berprestasi pada PON ke 19 di Jawa Barat. "Saya meminta para atlit tetap semangat dan harus menunjukkan kepada daerah lain bahwa sultra bisa berprestasi di kancah olahraga nasional,"kata Saleh Lasata.
 
Komandan satuan tugas Kontigen PON ke 19 Sultra,Tasman Taewa mengatakan,cabor yang diikuti Sultra pada PON ke 19 di Jawa Barat adalah cabor yang sering memberikan sumbangan medali pada setiap ajang PON, seperti dayung dan pencak silat. 

"Para atlit sultra diharapkan bisa memberikan yang terbaik buat daerah karena mereka sudah melakukan berbagai persiapan diantaranya pelatda",ujar Tasman Taewa. 

Sementara, Ketua KONI Sultra,Lukman Abunawas mengatakan, mengapresiasi seluruh Pengprov cabor yang intens melakukan latihan sebelum PON dilaksanakan. Hal itu sebagai tanda para atlit maupun pelatih bersiap dan bersungguh- sungguh memberikan yang terbaik pada PON tahun 2016 di Jawa Barat. 

Ketua KONI juga mengharapkan kepada seluruh atlit yang mengikuti lomba untuk tetap menjaga sportifitas dan tetap semangat serta nama baik daerah. Pada PON di Jawa Barat ini perolehan medali untuk sultra bisa meningkat di banding PON tahun 2015 yang hanya mendapatkan 3 medali emas. YJ

Pimpinan KPK Sentil Napi Ikut Pilkada

$
0
0
Wakil Ketua KPK, Laode Syarif. foto:nasional.sindonews.com
SULTRANEWS-Wakil Ketua KPK Laode M Syarief bereaksi keras atas aturan terpidana percobaan boleh ikut pemilihan kepala daerah dalam PKPU. Baginya aturan tersebut melukai hati rakyat dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

Dalam akun Twitter-nya, @LaodeMSyarif , Rabu (14/9) Laode Syarif menulis, "Mantan napi korupsi jadi bupati dan mantan napi korupsi dibolehkan ikut pemilihan gubernur lagi. Negeri ini memang sakit," tulis Laode

Laode Syarif  sendiri tak menjelaskan lebih lanjut siapa nama kepala daerah tersebut. Dia juga tak menjelaskan detil siapa mantan napi korupsi yang ikut pemilihan gubernur.

Namun, tidak cuma pimpinan KPK, sejumlah partai politik di DPR juga mengaku kecolongan atas aturan tersebut. Salah satunya Fraksi PDIP di Komisi II DPR yang menyatakan tidak diikutsertakan dalam pembahasan pasal tersebut.

"Sudah disepakati diserahkan ke KPU, tinggal bolanya di KPU. Jadi percuma pembahasan selama ini kalau diserahkan ke KPU," kata Anggota Komisi II PDIP Arteria Dahlan melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com, Minggu (11/9).

Arteria menyayangkan kesepakatan itu. Dia menilai, aturan yang memperbolehkan terpidana ikut serta dalam Pilkada tidak sinergi dan bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Padahal, dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 7 ayat (2) huruf g, mengatur berapa pun hukuman yang dijatuhkan maka terpidana tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah.

"Ternyata pembahasan tidak pada menyinergikan, mensinkronkan dan mengharmoniskan apakah rumusan norma dalam PKPU tidak sesuai dengan norma dalam UU, ternyata tidak demikian," ujarnya.

Partai Demokrat juga menolak aturan tersebut. Mereka juga memprediksi bakal ada kegaduhan dalam Pilkada Serentak bila ini disahkan.

"PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh merumuskan norma baru yang bertentangan dengan undang-undang" kata Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto melalui pesan tertulisnya, Selasa (13/9).

Aturan tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, mengatur berapa pun hukuman yang dijatuhkan maka terpidana tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah.

"Pasal 7 ayat (2 g) UU 10/2016 cukup jelas bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam pilkada adalah orang yang belum pernah terpidana atau mantan terpidana tapi harus mengumumkan ke publik mengenai statusnya tersebut. Atas dasar itu tidak ada ruang menurut undang-undang bagi terpidana yang sedang menjalankan hukumannya termasuk hukuman percobaan" lanjutnya.

Selain melanggar aturan, Didik berpendapat jika PKPU tetap mengakomodir terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, akan menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di pilkada serentak 2017. (Sn/Merdeka)

Polres Konsel Bangun Rusunawa

$
0
0
Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rusunawa Polres Konsel. foto: JY

SULTRANEWS-Polres Konawe Selatan (Konsel) bakal punya rumah susun sendiri yang nantinya akan dipergunakan personil polres setempat. Lokasi pembangunan rusunawa sendiri berada di belakang kantor Polres Konsel, di Kecamatan Laea.
Rencana pembangunannya bahkan telah mulai dikebut yang dibuktikan dengan kegiatan peletakan baru pertama pembangunan rusunawa yang dilakukan Wakil Kepala Polda Sultra Kombel Pol. Drs. Heru Teguh Prayitno, Rabu (14/9) pagi. Didahului acara penekanan tombol oleh waka polda Sultra dilanjutkan pelepasan spanduk/Balon oleh bupati Konsel. 
Dalam  pidato Kapolda Sultra yang dibacakan Waka Polda Sultra, menekankan agar pembangunan Rusunawa Polres Konsel sesuai prosedur dan bestek serta dilaksanakan tepat waktu.
Pada kesempatan itu, Kapolres Konsel mengucap rasa terima kasih kepada Kapolda  karena telah telah memberikan bantuan pembangunan  rusunawa di Polres Konsel. Baginya, keberadaan Rusunawa   membantu operasional Polres Konsel serta meningkatkan kesejahteraan anggota Polres Konsel. “Kami siap memelihara bila pembangunan telah selesai,  serta menyampaikan kendala mengenai lahan kepada Bupati Konsel,”kata Kapolres. 
Sementara  Bupati Konsel Surunuddin memberikan apresiasi kepada Dirjen PU Pusat yang telah membantu terselenggaranya pembangunan Rusunawa di Polres Konsel. “Prinsipnya, pemda Konsel siap membantu, bila ada kendala, silahkan menghubungi kami,”kata Surunuddin
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Konsel, Wakil Bupati Konsel, Karo Sarpras Polda sultra dan staf, Kabid Humas, Dirut PT Istaka Karya, Dirjen PU pusat, Dandim Kendari (Diwakili Danramil Lainea), para Kepala SKPD Pemda Konsel, tokoh masyakat, agama dan adat dan unsur pemuda serta seluruh personil Polres Konsel.YJ

Knalpot Bising Dimusnahkan

$
0
0
Aktfitas pemusnahan knalpot bising di Polres Muna. foto: YJ

SULTRANEWS-Jajaran Kepolisian Resort Muna, Rabu (14/9/2016) melakukan pemusnahan knalpot racing penyebab kebisingan hasil operasi Kepolisian Lalu Linatas Polres Muna.
Pemusnahan knalpot bising ini dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Resort Muna, Komisaris Polisi Rofikoh Yunianto,Sik. Hadir dalam pemusnahan, seluruh Kabag, Kasat , tamu undangan antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Jasa Raharja, Dinas Pekerjaan Umum se-Kabupaten Muna Lurah Watonea dan tokoh masyarakat Lainnya.
Knalpot bising ini merupakan hasil penindakan hukum pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berdasarkan UU Laj No.22 tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 258 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2)(3).
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pihak Kepolisian untuk memberantas knalpot bising yang mengganggu masyarakat. YJ

Polisi Sita 61 Karung Bahan Baku Pembuat Bom

$
0
0
Barang bukti 61 karung ammonium nitrat. foto: YJ
SULTRANEWS-Aparat kepolisian Resort Bombana, Sulawesi Tenggara, menggerebek sebuah rumah toko di Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Kamis (15/9), malam. Dalam Ruko milik Haji RU alias Haji As ditemukan ammonium nitrat sebanyak 61 sak bermerek mitsubishi.
Menurut kepolisian, ammonium nitrat adalah  bahan baku pembuatan bahan peledak karena itu penggunaannya dilarang karena berkategori membahayakan. Untuk amonium nitrat sendiri terdapat beberapa jenis yakni, ammonium nitrat yang berbentuk serbuk (chemical pure) untuk bahan peledak jenis emulsi dan ammonium nitrat yang berbentuk prilled (PP) untuk bahan peledak ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil).
Selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak, ammonium nitrat juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk nitrogen, karena ammonium nitrat mengandung nitrogen sebanyak ± 35% dan sebagai bahan baku pembius.
Selain
barang bukti, polisi juga mengamankan pemilik ammonium nitrat dan kini diamankan di Polair Polda Sultra dan sekitar pukul 23.00 wita.YJ

Warga Kolaka Utara Unjuk Rasa di Kantor DPD PDIP Sultra

$
0
0
Unjuk rasa warga Kolaka Utara di Kantor DPD PDIP Sultra. foto: YJ
SULTRANEWS-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Kolaka Utara menolak pencalonan Boby Alimuddin melalui rekomandasi PDI Perjuangan. Penolakan tersebut terkait posisi Boby Alimuddin yang bukan merupakan  kader PDI-Perjuangan. Padahal terdapat kader PDI-Perjuangan Kolaka Utara yakni Hj Ulfa Haeruddin siap maju sebagai calon Bupati dan di usung oleh DPC PDI-Perjuangan Kolaka Utara.
Dalam aksinya, massa sempat terlibat kericuhan dengan pengurus DPD-Perjuangan Sultra, karena massa tidak ingin jika ditemui kader melainkan Ketua DPD-Perjuangan Sultra,Ir Hugua.
Koordinator lapangan dalam aksi unjuk rasa,Ujang Hermawan mengatakan Sebagai partai terbesar di Indonesia,seharusnya PDI-Perjuangan mempeetahankan dan mengusung kader dan bukan dari luar kader.
Jika kader yang di usung dalam pilkada diyakini calon bersangkutan yang merupakan seorang kader tulen dipastikan akan membesarkan nama partai.
Untuk itu melalui pernyataan sikapnya massa meminta dan mendesak DPD PDI-Perjuangan provinsi Sultra membatalkan rekomendasi pencalonan bupati kolaka utara bukan dari kader partai.Serta mendesak DPD,DPP PDI-Perjuangan agar mempertimbangkan hasil rapat BAPILU karena dinilai Hj Ulfa Haeruddin bersyarat untuk mendapatkan rekomendasi dari partainya sendiri. YJ

Ridwan Minta Bupati Muna Lanjutkan Pemekaran

$
0
0
Ridwan BAE
SULTRANEWS-Mantan Bupati Muna Ir Ridwan BAE meminta Bupati Muna Rusman Emba melanjutkan program rancangan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang selama ini telah dirintis pemimpin sebelumnya.
DOB yang dimaksud Ridwan adalah Kota Raha dan Muna Timur. Ridwan katakan, meski sudah masuk daerah persiapan dan siap dimekarkan, tanpa dukungan penuh dari Pemkab Muna, yakin saja pemekaran dua daerah itu akan terhambat.
Kesyukuran kita bersama adalah kabarnya DOB Muna Timur saat ini sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat sebagai daerah persiapan selama tiga tahun dari sekarang ungkap Ridwan, Jumat (16/9).
Minimal tindak lanjut Pemkab Muna menurut Ridwan adalah upaya mendukung jalannya pemekaran. Pemkab mulai saat ini harus menyediakan anggaran melalui APBD.
Cara ini dilakukan untuk mengantisipasi anggaran awal permintaan dari pemerintah pusat terkait eksekusi pemekaran.
Ketua DPD Golkar Sultra ini yakin, jika Bupati Muna terus mendorong ke pemerintah pusat dan terus memberi keyakinan kepada pemerintah bersama Anggota DPR RI Komisi II bahwa masyarakat sangat menginginkan pemekaran daerah tersebut, maka DOB itu bisa terbentuk dengan cepat.
"Saya kira untuk DOB, khususnya Muna Timur saat ini sudah tidak ada masalah. Secara admistrasi semua komponen terpenuhi.Baik kajian foto satelit, dukungan dari Pemprov Sultra melalui gubernur, bupati Muna sebelumnya dan DPRD. Para inisiator Muna Timur juga telah memberi dukungan penuh kepada calon DOB itu,"ungkapnya.
Seperti diketahui,  sebelum mekar Kabupaten Muna terdiri dari 29 kecamatan definitif, 254 desa, 39 kelurahan dan 1 unit pemukiman transmigrasi (UPT). Sejak pemekaran  wilayah praktis luas wilayahnya ikut menciut.  
Untuk diketahui, anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim belum lama ini melakukan kunjungan di Muna Timur. Hasil kunjungan Amirul menyimpulkan, bahwa, daerah tersebut benar-benar layak untuk dimekarkan menjadi DOB. YJ

Polres Baubau Sosialisasi Bahaya Narkoba

$
0
0
Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba oleh Polres Baubau. foto: YJ
SULTRANEWS- Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau  melakukan  sosialiasasi bahaya narkoba dan jenisnya kepada masyarakat dengan cara menyebarkan brosur yang berisikan jeni-jenis narkoba, bahaya bila dikonsumsi serta pidana yang akan dikenakan apabila dikonsumsi.
Sebanyak 100 lembar brosur yang dibagikan oleh personel Satuan Resnarkoba Polres Baubau selama 2 hari yakni dari tanggal 14 hingga 16 september 2016 dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Baubau, AKP. Muslimin SH dengan melibatkan seluruh jajaran Satresnarkoba Polres Baubau
“Kegiatan ini selain merupakan salah satu untuk mendukung Promoter Kapolri 2016, juga merupakan salah satu langkah nyata dalam memberantas peredaran narkoba di kota baubau, kalau masyarakat sudah mengenal tentang bahaya narkoba dan ketentuan pidanannya pasti masyarakat akan menghindari barang haram tersebut,”jelas Muslimin.
Adapun yang menjadi sasaran penyebaran brosur tersebut adalah pasar-pasar, pangkalan ojek, terminal-terminal yang ada di wilayah Kota Baubau. Termasuk juga kantor imigrasi kota baubau guna menghimbau staf kantor imigrasi mendeteksi WNA yang masuk ke kota baubau yang terindikasi mengkonsumsi narkoba.
Muslimin mengharapkan dengan kegiatan tersebut masyarakat akan lebih mengetahui jenis dan bahaya narkoba dan juga dapat mengurangi penggunaan narkoba dimasyarakat dan bila masyarakat mengetahui adanya peredaran narkoba tsb utk segara menginfokan kepada jajaran sat resnarkoba polres baubau. YJ

Polres Kolaka Utara Simulasi Pengamanan Pilkada

$
0
0
Kegiatan simulasi pengamanan pilkada oleh Polres Kolaka Utara. foto: YJ
SULTRANEWS-Jelang pemilihan kepala daerah secara serentak, aparat Polres Kolaka Utara menggelar simulasi pengamanan  dalam kegiatan Latpraops Mantap Praja 2017. 

Kegiatan dipimpin Kabag Ops Polres Kolaka Utara AKP Alwi, S.Ag dan Danki 2 Brimob Iptu Fajar. 

"Kegiatan merupakan latihan simulasi pengamanan tahapan pemilukada serentak, dimulai tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara dengan skenario ada gangguan dan tehnik pengamanan dengan melakukan semua tahapan,"ungkap Alwi, Jumat (16/9).

Kegiatan simulasi diawali tahapan negosiator, dalmas awal, dalmas lanjut, lintas ganti dengan pasukan PHH Brimob dan ditutup dengan Raimas dari ton tindak. 

Kegiatan berlangsung t di lapangan Aspitasi Komplek Perkantoran Pemda Kolaka Utara dengan melibatkan 175 personil gabungan Polres Kolut dan Kompi 2 Brimob Totalang.YJ

Jelang Pilkada, Polresta Kendari Gelar Latpraops Mantap Praja 2017

$
0
0
SULTRANEWS-Dalam rangka pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari tahun 201, .Polres Kendari melaksanakan pembukaan Lat Ops “Mantap Praja 2017” yang dilaksanakan di halaman Mapolres Kendari, Sabtu 16 Sptember 2017. Pembukaan kegiatan yang dipimpin Kapolres Kendari AKBP Sigid Haryadi. Sik dihadiri Wakapolres kendari, para kabag, kasat, dan kapolsek jajaran.
AKBP Sigid Haryadi.Sik dalam amanatnya, menghimbau kepada seluruh anggota yang terlibat Lat pra ops agar dapat diikuti dengan serius sehingga seluruh materi latihan dapat terserap.
“Hasil pelatihan yg diperoleh hendaknya dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus sehingga menampilkan petugas yg trampil,profesional,dlm memberikan perlindungan,pemgayom dan pelayanan kpd masyarakat,”katanya.
Lebih jauh Kapolresta menekankan, agar setiap pelaksanaan tugas senantiasa diawali dengan acara pimpinan pasukan (AAP) untuk menentukan tugas apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan dan kepada siapa harus bertanggung jawab, serta dilandasi dengan kesadaran dan keiklasan sebagai wujud iman dan taqwa.
“Kepada pelatih atau instruktur saya mengharapkan agar dapat mengatur alokasi waktu yang sangat terbatas ini, untuk diproyeksikan pada sasaran yang hendak dicapai. Perlu disadari bahwa efektivitas pelatihan ini sangat tergantung pada peran kunci anggota selama latihan berlangsung,”jelasnya.
Anggota yang terlibat dalam latihan pra ops mantap praja sebanyak 750 personil terdiri dari anggota polres dan anggota polsek jajaran.
“Dalam pembukaan latihan pra ops ini dilaksanakan di halaman mako polres kendari mengingat aula yang kami punya tidak dapat menampung 750 personil,"katanya. 
Sementara itu pemberian materi dibagi menjadi dua ruangan dimana untuk personil polres kendari menerima materi di aula Waspada, sedangkan untuk pers polsek di aula Pratidina,”jelasnya.
Pelaksanaan latihan pra ops mantap praja ini dilaksakan selama 3 hari, terdiri 2 hari penerimaan materi dan 1 hari untuk latihan simulasi di lapangan.YJ
Viewing all 221 articles
Browse latest View live